Kegiatan pemungutan pajak daerah

authorAdmin BAPENDA date07 Februari 2019 comments41 Dilihat

Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara sah dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pajak Daerah adalah konstribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang   dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah mengatur tentang pengelolaan pajak daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah. Adapun ruang lingkup Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan meliputi  antara lain :

  1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)
  2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  3. Pajak Reklame
  4. Pajak Air Tanah
  5. Pajak Restoran
  6. Pajak Parkir
  7. Pajak Hotel
  8. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
  9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan, telah melakukan pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah sejak tahun 2017 hingga saat ini.

Capaian Penerimaan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Berikut Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu 2016-2018.

TAHUN TARGET REALISASI PENINGKATAN PENERIMAAN
2016 8.901.500.000,00 10.753.611.639,80  
2017 14.530.537.537,00 15.182.720.242,85        4.429.108.603,05
2018 20.885.879.700,00 18.384.787.051,05          3.202.066.808,20

 

Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah memiliki kontribusi dalam  menyumbang penerimaan PAD rata-rata sebesar 25-30% dari total penerimaan PAD setiap tahunnya. Hal ini merupakan sebagian dari indikator kemandirian fiskal pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari kebijakan otonomi daerah.

Capaian dan peningkatan dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari sektor Pajak Daerah, tentunya sangat dipengaruhi oleh kebijakan strategi dan upaya Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah.

Intensifikasi Pajak Daerah adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subjek dan objek pajak yang sudah terdaftar, namun belum tergarap secara optimal serta memperbaiki kinerja pemungutan melalui pengelolaan tata usaha pajak daerah yang akuntabel, peningkatan mutu SDM pemungut pajak, penyempurnaan peraturan perundang-undangan pajak daerah, penerapan sanksi serta transaksi pembayaran pajak Non Tunai sehingga dapat mengurangi kebocoran dan penyimpangan pajak daerah.

Sedangkan Ekstensifikasi Pajak Daerah adalah upaya memperluas subjek dan objek pajak melalui Pendataan Subjek dan Objek Pajak Baru dan Penetapan Objek Pajak menjadi Wajib Pajak serta Penyesuaian dan Penyempurnaan Tarif.

Suatu keniscayaan terhadap peningkatan pendapatan daerah tanpa langkah inovasi dan inisiasi oleh Pemerintah Daerah terhadap kegiatan pemungutan pajak daerah, hal ini dikarenakan sifat pajak adalah "memaksa berdasarkan Undang Undang" sebagai sumber kekuatan. Dan saat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan daerah pada umumnya masih rendah, sedangkan penerapan sanksi pajak daerah cenderung bersifat administratif, maka penegasan terhadap kepatuhan kewajiban pajak daerah pun berpeluang menimbulkan dampak terhadap tingkat kepuasan pelayanan publik dan sosiopolitik.

Tag :